Beranda

  LogIn Sistem

  SK PN Bangkinang (1867)

  Peraturan MA (104)

  Surat Edaran MA (408)

  Keputusan MA (646)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (50)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Perda Kampar (190)

  Perbup Kampar (187)

  Per Prop. Riau (562)

  Undang - Undang Dasar (7)

  Undang - Undang (1695)

  UU Darurat (163)

  Peraturan Pemerintah (3512)

  Perpu (173)

  Keputusan Presiden (1562)

  Peraturan Presiden (1063)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

KUMPULAN KEPPRES (KEPUTUSAN PRESIDEN)
KATEGORI
NO
TAHUN
PERATURAN TENTANG
  
KEPPRES (Keputusan Presiden) 77 1994 BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEPPRES (Keputusan Presiden) 72 1994 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
KEPPRES (Keputusan Presiden) 71 1994 PERUBAHAN LUAS KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) PT CIBINONG CENTER INDUSTRIAL ESTATE
KEPPRES (Keputusan Presiden) 70 1994 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT DHARMALA-RETIRE SERVICEMENT ENGINEERING AGENCY INDUSTRIAL ESTATE UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
KEPPRES (Keputusan Presiden) 69 1994 PENGADAAN GARAM BERYODIUM
KEPPRES (Keputusan Presiden) 67 1994 HARGA JUAL DAN GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
KEPPRES (Keputusan Presiden) 66 1994 TARIF JASA KEPELABUHAN UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR DI PELABUHAN LAUT YANG DIUSAHAKAN
KEPPRES (Keputusan Presiden) 65 1994 PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1986 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN OLEH KOPERASI PENGEMUDI TAKSI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 1993
KEPPRES (Keputusan Presiden) 64 1994 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT LAMHOTMA UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
KEPPRES (Keputusan Presiden) 63 1994 PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
KEPPRES (Keputusan Presiden) 62 1994 BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1995
KEPPRES (Keputusan Presiden) 61 1994 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPPRES (Keputusan Presiden) 60 1994 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPPRES (Keputusan Presiden) 59 1994 CONSTITUTION OF THE ASIA-PACIFIC TELECOMMUNITY
KEPPRES (Keputusan Presiden) 58 1994 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENT, BESERTA PROTOCOL
KEPPRES (Keputusan Presiden) 57 1994 PENGESAHAN TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME
KEPPRES (Keputusan Presiden) 56 1994 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NOTHERN IRELAND ON COPYRIGHT PROTECTION
KEPPRES (Keputusan Presiden) 55 1994 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN NORWEGIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPPRES (Keputusan Presiden) 53 1994 PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI PRETORIA, AFRIKA SELATAN DAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI CAPE TOWN, AFRIKA SELATAN
KEPPRES (Keputusan Presiden) 52 1994 PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1994/95
KEPPRES (Keputusan Presiden) 51 1994 PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1994/95
KEPPRES (Keputusan Presiden) 50 1994 PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN PARA PEMIMPIN KERJASAMA EKONOMI ASIA - PASIFIK
KEPPRES (Keputusan Presiden) 49 1994 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER "AHM - PTHM"
KEPPRES (Keputusan Presiden) 48 1994 KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI
KEPPRES (Keputusan Presiden) 47 1994 BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL
KEPPRES (Keputusan Presiden) 45 1994 UTUSAN INDONESIA PADA FORUM BISNIS PASIFIK (PACIFIC BUSINESS FORUM)
KEPPRES (Keputusan Presiden) 44 1994 BADAN PENGENDALI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DI KALIMANTAN
KEPPRES (Keputusan Presiden) 43 1994 PEMBUBARAN TIM PEMBINAAN PENATAR DAN BAHAN-BAHAN PENATARAN UNTUK KEPERLUAN PENATARAN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KEPPRES (Keputusan Presiden) 42 1994 BANTUAN PINJAMAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA
KEPPRES (Keputusan Presiden) 41 1994 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 1988
KEPPRES (Keputusan Presiden) 40 1994 PENGESAHAN PERSETUJUAN DASAR KERJASAMA EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH JAMAICA
KEPPRES (Keputusan Presiden) 21 1994 PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI SAN FRANSISCO, AMERIKA SERIKAT DAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI MARSEILLES, PERANCIS MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
KEPPRES (Keputusan Presiden) 20 1994 PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KONSULTAN BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA PUSAT (KONSULTAN BP-7 PUSAT)
KEPPRES (Keputusan Presiden) 15 1994 PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG YANG DIIMPOR DALAM RANGKA PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN BANTUAN LUAR NEGERI
KEPPRES (Keputusan Presiden) 14 1994 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH SATU KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1993
KEPPRES (Keputusan Presiden) 13 1994 ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KEPPRES (Keputusan Presiden) 12 1994 BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN NASIONAL
KEPPRES (Keputusan Presiden) 11 1994 PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELANDA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS KEKAYAAN DENGAN PROTOKOL, YANG DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 5 MARET 1973, DAN PROTOKOL PERUBAHAN YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR PADA TANGGAL 22 JULI 1991
KEPPRES (Keputusan Presiden) 10 1994 PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI PENANG MALAYSIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
KEPPRES (Keputusan Presiden) 9 1994 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANA KERJASAMA EKONOMI ASIA - PASIFIK
KEPPRES (Keputusan Presiden) 8 1994 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARAPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA MENGENAIPENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPPRES (Keputusan Presiden) 7 1994 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KEHARYAPATIHAN LUXEMBOURG TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL
KEPPRES (Keputusan Presiden) 6 1994 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS DEMOKRASI SRI LANKA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
KEPPRES (Keputusan Presiden) 5 1994 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1983 TENTANG POKOKPOKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN
KEPPRES (Keputusan Presiden) 4 1994 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
KEPPRES (Keputusan Presiden) 3 1994 PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
KEPPRES (Keputusan Presiden) 2 1994 PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI JOHANNESBURG, AFRIKA SELATAN
KEPPRES (Keputusan Presiden) 1 1994 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEMBILAN KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 1993
KEPPRES (Keputusan Presiden) 120 1993 DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
KEPPRES (Keputusan Presiden) 119 1993 PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.