Beranda
SK PN Bangkinang (1867)
Perda Kampar (190)
Perbup Kampar (187)
Per Prop. Riau (562)
Undang - Undang Dasar (7)
Undang - Undang (1695)
UU Darurat (163)
Peraturan Pemerintah (3512)
Perpu (173)
Keputusan Presiden (1562)
Peraturan Presiden (1063)
Penetapan Presiden (77)
Instruksi Presiden (237)
Peraturan MA (104)
Surat Edaran MA (408)
Keputusan MA (646)
Instruksi MA (3)
Yurisprudensi (50)
Surat Keluar Pimpinan MA (2)
Kolonial (12)
Mahkamah Konstitusi (112)
PENCARIAN
|
Kategori |
No |
Tahun |
Tentang |
|
UU |
4 |
1957 |
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN I DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 |
 |
UU |
3 |
1957 |
PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL UANG MUKA PADA BANK INDONESIA LEBIH DARIPADA BATAS YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 19 ATYAT U UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1963 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 40) |
 |
UU |
2 |
1957 |
PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI PEMBERITAAN JARAK JAUH |
 |
UU |
1 |
1957 |
POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH |
 |
UU |
35 |
1956 |
PENGUBAHAN REDAKSI BAGIAN I BAB A DAN BAGIAN II BAB A DARI POS 173 DARI TARIP BEA MASUK DAN KENAIKAN JUMLAH BEA DALAM BAGIAN POS YANG TERSEBUT TERAKHIR |
 |
UU |
34 |
1956 |
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO.15 TAHUN 1955 TENANG MEMBERHENTIKAN BERLAKUNYA UNDANGUNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARANNEGARA TAHUN 1955 NO. 51)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG |
 |
UU |
33 |
1956 |
PENGHAPUSAN ORDONANSI STAATSBLAD 1946 NO. 115 DAN PEMBEBASAN BEA METERAI, PAJAK PENDAPATAN DAN PAJAK PERSEROAN UNTUK HAL-HAL TERTENTU TENTANG PEMBESARAN MODAL DARI PERSEROAN DAN PERSEKUTUAN |
 |
UU |
32 |
1956 |
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA NEGARA DENGAN DAERAH-DAERAH, YANG BERHAK MENGURUS RUMAHTANGGANYA SENDIRI |
 |
UU |
31 |
1956 |
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 24) SEBAGAI UNDANGUNDANG |
 |
UU |
30 |
1956 |
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN "POSTORDONNANTIE 1935" SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 76 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO.151) |
 |
UU |
29 |
1956 |
PERATURAN-PERATURAN DAN TINDAKAN-TINDAKAN MENGENAI TANAH-TANAH PERKEBUNAN |
 |
UU |
28 |
1956 |
PENGAWASAN TERHADAP PEMINDAHAN HAK ATAS TANAHTANAH PERKEBUNAN |
 |
UU |
27 |
1956 |
MENGADAKAN SUATU TARIP MINIMUM DAN MAKSIMUM DALAM TARIP BEA-MASUK |
 |
UU |
26 |
1956 |
KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA PADA BADAN KEUANGAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION) |
 |
UU |
25 |
1956 |
PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPISI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR |
 |
UU |
24 |
1956 |
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI ACEH DAN PERUBAHAN PERATURAN PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA UTARA |
 |
UU |
23 |
1956 |
PENGADILAN DAN ACARA PIDANA KHUSUS UNTUK ANGGOTA KONSTITUANTE |
 |
UU |
22 |
1956 |
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA-ANGGOTA SENAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT" (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 30 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG |
 |
UU |
21 |
1956 |
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 18) TENTANG LARANGAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG LOGAM YANG SAH DAN LARANGAN MEMPERHITUNGKAN AGIO PADA WAKTU PENUKARAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN YANG SAH" SEBAGAI UNDANG-UNDANG |
 |
UU |
20 |
1956 |
PENGUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921 ("ZEGELVERORDENING 1921") |
 |
UU |
19 |
1956 |
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
 |
UU |
18 |
1956 |
PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI INTERNASIONAL NO. 98 MENGENAI BERLAKUNYA DASAR-DASAR DARIPADA HAK UNTUK BERORGANISASI DAN BERUNDING BERSAMA |
 |
UU |
17 |
1956 |
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN INDISCHE TARIEFWET (STAATSBLAD 1942 NO. 487) |
 |
UU |
16 |
1956 |
PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI CUKAI TEMBAKAU (STAATSBLAD 1932 NO. 517) |
 |
UU |
15 |
1956 |
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI IRIAN BARAT |
 |
UU |
14 |
1956 |
PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN |
 |
UU |
13 |
1956 |
PEMBATALAN HUBUNGAN INDONESIA-NEDERLAND BERDASARKAN PERJANJIAN KONPERENSI MEJA BUNDAR |
 |
UU |
12 |
1956 |
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH |
 |
UU |
11 |
1956 |
PEMBELANJAAN PENSIUN |
 |
UU |
10 |
1956 |
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1954 TENTANG DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OTONOM DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG DAN TENTANG PERATURAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA |
 |
UU |
9 |
1956 |
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPISI SUMATERA TENGAH |
 |
UU |
8 |
1956 |
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH |
 |
UU |
7 |
1956 |
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA-KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG TERBENTUKBERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 1950 |
 |
UU |
6 |
1956 |
PEMBENTUKAN MAJELIS ILMU PENGETAHUAN INDONESIA |
 |
UU |
5 |
1956 |
PENGESAHAN PERNYATAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA PERSETUJUAN TIMAH INTERNASIONAL 1953 |
 |
UU |
4 |
1956 |
PENGUBAHAN "OVERSCHRIJVINGSTARIEF" YANG DILAMPIRKAN PADA ORDONANSI YANG MENGATUR BIAYA BALIK-NAMA BARANG-BARANG TETAP (STAATSBLAD 1949NO. 282) |
 |
UU |
3 |
1956 |
PEMBEBASAN DOKTER SOEGIRI DARI PENGGANTIAN UANG *) |
 |
UU |
2 |
1956 |
PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM (UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1953, LEMBARAN-NEGARA NO. 29 TAHUN 1953) *) |
 |
UU |
1 |
1956 |
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO.20 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NO.31 TAHUN 1950) TENTANG PEMERINTAHAN JAKARTA RAYA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) |
 |
UU |
12 |
1955 |
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1954 (TENTANG MENGUBAH "INDONESISCHE COMPTABILTEITSWET" (STAATSBLAD 1925 NO. 448) DAN "INDONESISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419) SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) |
 |
UU |
11 |
1955 |
PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL UANG-MUKA PADA BANK INDONESIA LEBIH DARI PADA BATAS YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 19 AYAT 2 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 (UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1953) *) |
 |
UU |
10 |
1955 |
PENGUBAHAN NAMA UNIVERSITEIT, UNIVERSITET, UNIVERSITIT, FACULTEIT, FACULTET DAN FACULTIT MENJADI UNIVERSITAS DAN FAKULTAS *) |
 |
UU |
9 |
1955 |
PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 3 JO. NO. 19 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA *) |
 |
UU |
8 |
1955 |
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 10 TAHUN 1951 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GAJI MILITER 1950, SEPERTI YANG TERMUAT DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO.5 TAHUN 1950 DAN DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO. 27 TAHUN 195O, SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) |
 |
UU |
7 |
1955 |
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 33 TAHUN 1950 UNTUK MENCABUT KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO.6 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN GUBERNUR MILITER IBU KOTA, SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) |
 |
UU |
6 |
1955 |
BIAYA SURAT KENAL LAHIR DAN SURAT KENAL MATI *) |
 |
UU |
5 |
1955 |
PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO. 36 TAHUN 1953 ), TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA *) |
 |
UU |
4 |
1955 |
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 9 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO. 59 TAHUN 1952) TENTANG PENYELESAIAN HUTANG NEGARA DI ZAMAN REVOLUSI SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) |
 |
UU |
3 |
1955 |
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI BEA-KELUARUMUM 1949 *) |
 |
UU |
2 |
1955 |
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI BEA-STATISTIK *) |
 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
|