Beranda
SK PN Bangkinang (1867)
Perda Kampar (190)
Perbup Kampar (187)
Per Prop. Riau (562)
Undang - Undang Dasar (7)
Undang - Undang (1695)
UU Darurat (163)
Peraturan Pemerintah (3512)
Perpu (173)
Keputusan Presiden (1562)
Peraturan Presiden (1063)
Penetapan Presiden (77)
Instruksi Presiden (237)
Peraturan MA (104)
Surat Edaran MA (408)
Keputusan MA (646)
Instruksi MA (3)
Yurisprudensi (50)
Surat Keluar Pimpinan MA (2)
Kolonial (12)
Mahkamah Konstitusi (112)
PENCARIAN
|
Kategori |
No |
Tahun |
Tentang |
|
uudarurat |
17 |
1955 |
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN - PERATURAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI DI JAWA |
 |
uudarurat |
16 |
1955 |
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAHPENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI DI SUMATERA |
 |
uudarurat |
15 |
1955 |
MENGHENTIKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NOMOR 24). |
 |
uudarurat |
14 |
1955 |
PENUNJUKAN BAGIAN PEMBIKINAN SERA DAN VAKSIN DARI PADA LEMBAGA PASTEUR DI BANDUNG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NOMOR 419) |
 |
uudarurat |
13 |
1955 |
PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1953 NOMOR 44) |
 |
uudarurat |
12 |
1955 |
PERUBAHAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1953 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1953) |
 |
uudarurat |
11 |
1955 |
PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1951 (LEMBARAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 1951) TENTANG TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN, KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILANPENGADILAN SIPIL |
 |
uudarurat |
10 |
1955 |
PEMUNGUTAN SUMBANGAN DARI PABRIKAN-PABRIKAN ROKOK BAGI "BADAN URUSAN TEMBAKAU" |
 |
uudarurat |
9 |
1955 |
KEPENDUDUKAN ORANG ASING |
 |
uudarurat |
8 |
1955 |
TINDAK PIDANA IMIGRASI |
 |
uudarurat |
7 |
1955 |
PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI |
 |
uudarurat |
6 |
1955 |
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1953 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 48 TAHUN 1953 ) |
 |
uudarurat |
5 |
1955 |
MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN |
 |
uudarurat |
4 |
1955 |
LARANGAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG LOGAM YANG SAH DAN MEMPERHITUNGKAN AGIO PADA WAKTU PENUKARAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN YANG SAH |
 |
uudarurat |
3 |
1955 |
PENUNJUKAN PELABUHAN PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419) |
 |
uudarurat |
2 |
1955 |
BANK NEGARA INDONESIA |
 |
uudarurat |
1 |
1955 |
PENYALURAN KREDIT GUNA PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DALAM SEKTOR PARTIKELIR |
 |
uudarurat |
12 |
1954 |
Undang-Undang Darurat Nomor 12Tahun 1954 Tanggal 30 Desember 1954 |
 |
uudarurat |
11 |
1954 |
AMNESTI DAN ABOLISI |
 |
uudarurat |
10 |
1954 |
NASIONALISASI BATAVIASCHE VERKEERSMAATSCHAPPJ (B.V.M.) NV |
 |
uudarurat |
8 |
1954 |
PENYELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKYAT |
 |
uudarurat |
7 |
1954 |
DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OTONOM DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA |
 |
uudarurat |
6 |
1954 |
MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1950 NO. 28), TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT |
 |
1 2 3 4 5 6 7 8
|