|
 Beranda
 SK PN Bangkinang (1867)
Perda Kampar (190)
Perbup Kampar (187)
Per Prop. Riau (562)
Undang - Undang Dasar (7)
Undang - Undang (1695)
UU Darurat (163)
Peraturan Pemerintah (3512)
Perpu (173)
Keputusan Presiden (1562)
Peraturan Presiden (1063)
Penetapan Presiden (77)
Instruksi Presiden (237)
Peraturan MA (104)
Surat Edaran MA (408)
Keputusan MA (646)
Instruksi MA (3)
Yurisprudensi (50)
Surat Keluar Pimpinan MA (2)
Kolonial (12)
Mahkamah Konstitusi (112)
 PENCARIAN
|
| Kategori |
No |
Tahun |
Tentang |
|
| uudarurat |
5 |
1954 |
PEMUNGUTAN TAMBAHAN PEMBAYARAN ATAS PENGIRIMAN UANG KE LUAR NEGERI |
 |
| uudarurat |
4 |
1954 |
GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN YANG TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD INDONESIA 1948 NO. 141) UNTUK SELANJUTNYA |
|
| uudarurat |
3 |
1954 |
MENGUBAH "INDONESISCHECOMPTABILITEITSWET" (STAATSBLAD 1925 NO. 448) DAN "INDONESISCHEBEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419) |
|
| uudarurat |
2 |
1954 |
MENCABUT SIFAT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DARI UANG KERTAS PEMERINTAH YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENYERAHAN KEDAULATAN |
|
| uudarurat |
1 |
1954 |
MEMPERSATUKAN OPSENTEN YANG BERLAKU DALAM TAHUN 1953, ATAS CUKAI DARI BEBERAPA JENIS BARANG DALAM POKOKNYA KENAIKAN JUMLAH CUKAI ATAS ALKOHOL SULINGAN DALAM NEGERI DAN BIR DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR |
|
| uudarurat |
9 |
1953 |
PENGAWASAN ORANG ASING |
|
| uudarurat |
8 |
1953 |
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN - PERATURAN MILITER TERMAKSUD DALAM PASAL 34 AYAT 5 STAATSBLAD 1939 NOMOR 582, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN/ATAU DITAMBAH KEMUDIAN SEPANJANG MENGENAI URUSAN PERUMAHAN |
|
| uudarurat |
7 |
1953 |
ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN, PENERIMAAN, PENYERAHAN, PENGUASAAN, KEPUNYAAN PERSEDIAAN ATAU DALAM PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN, ATAU PEMBAWAAN KAWAT TEMBAGA DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IZIN |
|
| uudarurat |
6 |
1953 |
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NOMOR 141) |
|
| uudarurat |
5 |
1953 |
MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA |
|
| uudarurat |
4 |
1953 |
PENETAPAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN DAN SEBAGAINYA SELAMA TAHUN 1953 |
|
| uudarurat |
3 |
1953 |
PEMBENTUKAN (RESMI) DAERAH OTONOM KABUPATEN/DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI KALIMANTAN |
|
| uudarurat |
2 |
1953 |
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI KALIMANTAN |
|
| uudarurat |
1 |
1953 |
MEMUNGUT OPSENTEN ATAS BEA MASUK |
|
| uudarurat |
15 |
1952 |
PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1953 DAN BERIKUTNYA |
|
| uudarurat |
14 |
1952 |
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN, PAJAK UPAH DAN PAJAK KEKAYAAN |
|
| uudarurat |
13 |
1952 |
LARANGAN UNTUK MEMPERGUNAKAN DAN MEMASUKKAN DALAM PEREDARAN UANG PERAK YANG DIKELUARKAN BERDASARKAN "INDISCHEMUNTWET 1912" |
|
| uudarurat |
11 |
1952 |
PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN DARI "ORDONNANTIE OP DE VENNOOTSCHAPBELASTING 1952", YANG MEMBERIKAN PULA ATURAN KELENGKAPAN LEBIH LANJUT MENGENAI PUNGUTAN INI |
|
| uudarurat |
10 |
1952 |
PERUBAHAN MENGENAI MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 11 TAHUN 1950 UNTUK PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 1951) |
|
| uudarurat |
9 |
1952 |
PENYELESAIAN HUTANG NEGARA DI ZAMAN PERGOLAKAN |
|
| uudarurat |
8 |
1952 |
MENAMBAH DAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG PELABUHAN- BERATBARANG (GOEDERENGELD ORDONNANTIE) BESERTA PERATURAN UANG- BERAT- BARANG (ALGEMEEN GOEDERENGELD REGLEMENT) |
|
| uudarurat |
7 |
1952 |
MENAMBAH DAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG PELABUHAN- BERATBARANG (GOEDERENGELD ORDONNANTIE) BESERTA PERATURAN UANG- BERAT- BARANG (ALGEMEEN GOEDERENGELD REGLEMENT) |
|
| uudarurat |
6 |
1952 |
PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN UNTUK TAHUN 1952 |
|
 1 2 3 4 5 6 7 8 
|
