Beranda

  SK PN Bangkinang (1867)

  Perda Kampar (190)

  Perbup Kampar (187)

  Per Prop. Riau (562)

  Undang - Undang Dasar (7)

  Undang - Undang (1695)

  UU Darurat (163)

  Peraturan Pemerintah (3512)

  Perpu (173)

  Keputusan Presiden (1562)

  Peraturan Presiden (1063)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (104)

  Surat Edaran MA (408)

  Keputusan MA (646)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (50)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
uudarurat 5 1951 TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 37 TAHUN 1950, MENGENAI PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944, ORDONANSI PAJAK UPAH DAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932
uudarurat 4 1951 PENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBLAD 1916 NO. 47, MENGENAI IDZIN MASUK DAN IDZIN TINGGAL UNTUK BANGSA ASING KE/DI INDONESIA
uudarurat 3 1951 MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA
uudarurat 2 1951 PERUBAHAN "RECHTENORDONNANTIE" (STAATSBLAD 1882 NO. 240 JO. STAATSBLAD 1931 NO. 47)
uudarurat 1 1951 TINDAKAN - TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN - PENGADILAN SIPIL
uudarurat 43 1950 PERUBAHAN PASAL 45 "ZEGELVERORDENING 1921"
uudarurat 42 1950 BEA-BEA IMIGRASI 1950
uudarurat 41 1950 MENAIKAN BEA YANG DIKENAKAN UNTUK MEMPEROLEH DOKUMENDOKUMEN IMIGRASI
uudarurat 40 1950 SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
uudarurat 39 1950 MEMUNGUT OPSENTEN ATAS BEA MASUK SELAMA TAHUN 1951
uudarurat 38 1950 TAMBAHAN DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950 (UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12, TAHUN 1950)
uudarurat 37 1950 PERUBAHAN PAJAK PERALIHAN 1944, ORDONANSI PAJAK DAN UPAH DAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932
uudarurat 36 1950 PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG DARURAT DAN ORDONANSI-ORDONANSI MENGENAI MASALAHMASALAH PAJAK DIKELUARKAN SEBELUM PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
uudarurat 35 1950 PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1951
uudarurat 34 1950 MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 25, TAHUN 1950 MENGENAI HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
uudarurat 33 1950 MENCABUT KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7)
uudarurat 32 1950 PERUBAHAN "TARIEF ORDONNANTIE" (STAATSBLAD 1910 NOMOR 628 JO. STAATSBLAD 1934 NOMOR 471)
uudarurat 31 1950 PEMUNGUTAN BEA CUKAI BERAT-BARANG
uudarurat 30 1950 PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA-ANGGOTA SENAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
uudarurat 29 1950 PENETAPAN KEJAHATAN-KEJAHATAN DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN DALAM MASA PEKERJAAN OLEH PARA PEJABAT, YANG MENURUT PASAL 148 KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DALAM TINGKAT PERTAMA DAN TERTINGGI DIADILI OLEH MAHKAMAH AGUNG INDONESIA
uudarurat 28 1950 PERUBAHAN PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT
uudarurat 27 1950 MENGUBAH PERATURAN GAJI MILITER 1950 (P.G.M. 1950)
uudarurat 26 1950 PENGESAHAN DAN PENGAKUAN HUTANG TERHADAP KERAJAAN BELANDA


1 2 3 4 5 6 7 8

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.